Pendistribusian Kartu Nusuk Capai 76 Persen, Jemaah Haji Indonesia Diminta Tak Khawatir

Dengan perbaikan tersebut, ia optimistis target menyerahkan kartu nusuk maksimal tiga hari sebelum keberangkatan jemaah dari Madinah ke Makkah bisa terpenuhi. Khalil menyatakan pihaknya menambah jumlah petugas lapangan yang mengurusi nusuk agar pendistribusiannya semakin cepat.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak syarikat selaku penyedia layanan haji yang dikontrak pemerintah Indonesia. Ia mengaku senang karena pihak syarikah semakin memahami pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antara petugas syarikah dan petugas haji Indonesia di lapangan.

"Alhamdulillah kami melihat pihak syarikah lebih terbuka, kooperatif, karena mereka ternyata mengalami kesulitan kalau tidak dibantu petugas kami di lapangan," ia menjelaskan.

Bagi jemaah yang belum menerima kartu nusuk, ia mengimbau agar mereka melaporkannya kepada ketua kloter. Ketua kloter kemudian diminta melaporkannya secara berjenjang kepada petugas haji di sektor, dilanjutkan petugas sektor kepada tim khusus yang ada di lapangan, sebelum menyampaikannya kepada Kantor Daker.

"Kami akan menyampaikan kepada pihak syarikah sehingga diharapkan tiga hari sebelum keberangkatan jemaah menuju Makkah, semua jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk, termasuk petugasnya," kata dia.

Sebelumnya, Muchlis menyatakan bahwa sekitar 35 ribu kartu nusuk belum didistribusikan dan diaktifkan jemaah Indonesia. Itu berarti baru sekitar 63 persen kartu nusuk yang diterima jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah.

Menindaklanjuti imbauan Arab Saudi, PPIH merilis surat edaran terkait akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk. Ia menyatakan pemerintah dan syarikat diberi waktu 48 jam untuk menyelesaikan pendistribusian kartu nusuk yang tersisa kepada jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah setelah kita terbitkan edaran terkait dengan akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk ini, itu capaiannya meningkat," katanya.

Di sisi lain, Muchlis meminta jemaah yang belum mendapatkan kartu nusuk agar tenang. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi bagi mereka, antara lain dengan pendampingan dari petugas syarikat dan menggunakan visa haji yang dimiliki untuk bisa mengakses Makkah dan Masjidil Haram.

"Kita masih melihat masuk Makkah itu masih bisa ditolerir dengan menunjukkan misalnya visa haji. Begitu juga saat masuk Masjidil Haram. Ketentuannya tidak boleh tanpa kartu nusuk," kata dia. "Cuma karena memang disadari bahwa distribusi kartu nusuk ini belum optimal, maka dengan diantar oleh petugas syarikat atau menunjukkan visa haji, itu bisa masuk."

Muchlis sebelumnya mendefinisikan nusuk sebagai paspor haji. "Kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi, aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk ke Kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, bisa terhambat," ia menjelaskan dalam jumpa pers di Madinah, Rabu, 14 Mei 2025.

Kartu nusuk merupakan bagian dari layanan yang wajib diberikan syarikat kepada masing-masing jemaah setelah mereka memenuhi syarat dokumen yang diperlukan, termasuk paspor. Berdasarkan pengamatan Liputan6.com, pada kartu nusuk yang berlatar putih dengan hologram di sisi kanan terdapat barcode dan QR Code yang berisi data pemilik.

Tertera pula nama dan nomor paspor jemaah di kartu tersebut. Selanjutnya, tersedia pula informasi terkait nama, kebangsaan, tanggal lahir, dan nomor kartu nusuk. Tercantum pula nama syarikat yang mengurusi pembuatan dan verifikasi kartu nusuk mengingat Arab Saudi kini menerapkan sistem syarikat, bukan lagi muasasah.