Istana soal Perpres Perlindungan Jaksa: Itu Bagian Kerja sama Institusi

Terkait adanya kritikan karena TNI dilibatkan menjaga gedung Kejaksaan RI, Prasetyo menjelaskan ketiga institusi tersebut sudah bekerja sama sebelumnya untuk pengamaman perkara atau hal lainnya. Dia mengingatkan ancaman tak selalu berskala militer.

"Kami menerima kritik ya, tapi maksud kami adalah sekali lagi, sesuatu mesti kita lihat dari substansinya. Kalau yang disampaikan, kami menghormati teman-teman Koalisi Sipil. Tapi memang intinya bukan ke sana. Bahwa TNI tidak selalu kemudian, ini dipersepsikan bahwa ancamannya harus berbentuknya militer. Tidak selalu harus seperti itu," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan negara kepada Kejaksaan RI dan anggota keluarganya. Pelindungan kepada Kejaksaan akan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI. Aturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun kepada jaksa saat bertugas.

"Bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun, Negara wajib memberikan pelindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia," demikian bunyi poin pertimbangan sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Kamis (22/5/2025).

Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa jaksa berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Pelindungan negara dilakukan atas permintaan Kejaksaan.

"Pelindungan negara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh, Kepolisian Negara RI dan TNI," bunyi Pasal 4.

Adapun pelindungan negara yang dilakukan kepolisian diberikan kepada jaksa dan/atau anggota keluarga. Anggota keluarga yang dimaksud terdiri dari, orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa.

"Pelindungan Negara diberikan dalam bentuk: pelindungan atas keamanan pribadi; pelindungan tempat tinggal; pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman; pelindungan terhadap harta benda; pelindungan terhadap kerahasiaan dan/atau identitas; bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan," jelas Pasal 6.

Sementara itu, pelindungan negara yang dilakukan oleh TNI diberikan kepada Jaksa. Pelindungan diberikan dalam bentuk terhadap institusi Kejaksaan, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan Jaksa menjalankan tugas dan fungsi; dan/atau saat bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis.

Kemudian, bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis merupakan hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.