Koalisi Ojol Nasional Tolak Ikut Demo Besok, Ini Alasannya

Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mewakili 295 komunitas mitra pengemudi di seluruh Indonesia menyatakan tidak akan ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran bertajuk Aksi Akbar 205. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mewakili 295 komunitas mitra pengemudi di seluruh Indonesia menyatakan tidak akan ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran bertajuk Aksi Akbar 205.

Aksi demo digelar oleh pengemudi ojek dan taksi daring di tiga lokasi yaitu Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyatakan KON menolak keras segala bentuk politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elite politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik," kata Andi kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Andi mengatakan, Koalisi Ojol Nasional juga meragukan klaim bahwa aksi akan melibatkan 500.000 pengemudi. Menurut Andi, mayoritas pengemudi tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasa demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

"Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojek online di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini," ucap Andi.

Dia menegaskan, jika ingin membicarakan kesejahteraan pengemudi, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas pengemudi sendiri.

KON mengkritik kelompok-kelompok yang mengklaim mewakili pengemudi namun tidak berasal dari komunitas nyata di lapangan.

"Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami. Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," tegas Andi.

Kericuhan mewarnai unjuk rasa pengemudi ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Mereka menuntut penyesuaian tarif batas atas dan bawah.

2 dari 3 halaman

Dialog Terbuka dan Penyusunan Regulasi Jalan Terbaik Selesaikan Masalah Ojol

Ratusan Pengemudi Ojek Online Berunjuk Rasa — Pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Aksi demo ratusan sopir ojek online dipicu karena ada usulan anggota DPR yang ingin ojek online tidak mengangkut penumpang, melainkan hanya mengangkut barang. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Meskipun hubungan kemitraan diakui, Andi menekankan perlunya regulasi yang memastikan keadilan dan kepastian bagi para pengemudi.

"Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri," ucap dia.

Dia menilai dialog terbuka dan penyusunan regulasi sebagai jalan terbaik menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi daring. Mereka mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan aplikasi ojek online, untuk duduk bersama menyusun regulasi yang adil dan sesuai dengan realitas kerja digital.

"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri," ucap Andi.

KON mengajak semuanya, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk rembukan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.

3 dari 3 halaman

Polisi Siapkan Skenario Rekayasa Lalu Lintas Jelang Demo Ojol 20 Mei 2025

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas saat demo pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online di tiga yaitu Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, menyampaikan pengalihan arus bersifat situasional. Namun, pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah antisipasi menyusul besarnya potensi konsentrasi massa.

"Pengalihan ini sifatnya insidentil. Maksudnya kita lagi analisis, sejauh mana sekiranya potensi-potensi. Intinya kalau pengalihan itu sudah pilihan terakhir gitu," kata Argo, Senin (19/5/2025).

Dia mengatakan, skema pengalihan mengacu pada pengamanan-pengamanan demo sebelumnya.

"Seperti biasanya kalau seputaran di Patung Kuda nanti pengalihannya kita belokkan ke Budi Kemuliaan. Kemudian di seputaran Tugu Tani. Kemudian ke Harmoni Tomang. Tapi itu nanti kita sedang membuat flyer," ucap dia.

Meski belum ada keputusan penutupan jalan, Argo mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik rawan kepadatan, seperti kawasan Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan gedung DPR.

Kepolisian juga memastikan rekayasa lalu lintas tetap disiapkan secara fleksibel mengikuti situasi lapangan.

"Rekayasa ataupun pengalihan, tapi sifatnya situasional kita lihat seperti apa. Itu adalah pilihan terakhir. Namun kita imbau ke masyarakat supaya menghindari area seputaran Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, sama seputaran DPR. Karena memang jumlahnya (massa) cukup banyak seperti itu," ujar dia.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mewaspadai potensi penumpukan di terminal maupun pusat keramaian lainnya jika layanan transportasi daring dihentikan sementara oleh para pengemudi.

"Nanti tetap kita imbau dengan public address. Di lokasi-lokasi itu tetep akan disiagakan petugas. Tapi fokusnya lalu lintas ini kan terkait jalur, karena sudah ada pos bagian-bagian masing-masing. Jadi tetap diupayakan supaya tidak terjadi penumpukan. Kita akan coba carikan kantong-kantong, artinya masyarakat tetap diberikan prioritas utama," kata Argo.