Guntur Romli PDIP Beri Pesan ke Dedi Mulyadi: Tidak Perlu Ikut-ikut Ngurus Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM kembali memantik perhatian warganet usai mengaku sanggup menggaji warga Jakarta Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika dirinya menjadi gubernur Jakarta.

Terkait hal itu, Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli meminta Dedi Mulyadi tak usah ikut campur mengurusi Jakarta. Dia menekankan agar Politikus Gerindra ini mengurus Jabar saja.

Dia awalnya menyinggung pepatah rumput tetangga yang lebih hijau. Hal ini dia nilai berkaitan dengan rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain.

"Saya tidak paham maksud pernyataan Kang Dedi, apa dia seperti yang dikatakan pepatah 'rumput tetangga lebih hijau' yang menggambarkan perasaan seseorang yang selalu merasa apa yang dimiliki orang lain lebih baik atau lebih bagus daripada yang mereka miliki," kata Guntur Romli kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.

Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu. "Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?" ujarnya.

Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan. Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.

"Bukan dibagi-dibagi gak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta," imbuh Guntur Romli.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM kembali memantik perhatian warganet usai mengaku sanggup menggaji warga Jakarta Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika dirinya menjadi gubernur Jakarta.

Menurut hitungannya, saat ini Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak hampir 10 juta orang. Hal itu disampaikan Dedi saat pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025).

Secara sederhana, Dedi berhitung jika per KK rerata terdiri dari 4 atau 5 orang, total hanya ada 2 juta KK di Jakarta. Dia pun membagi angka tersebut dengan jumlah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jakarta 2025 sebesar Rp91,34 triliun. Sehingga jika dikali Rp10 juta, maka per KK hanya akan menghabiskan dana Rp20 trilun.

Merespons hal itu, Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengaku santai. Dia menyebut, Dedi keliru melakukan penghitungan.

Apalagi jika pemberian gaji konteksnya adalah per bulan. Sehingga jumlahnya saat dikali 12 bulan bukanlah Rp10 juta, melainkan Rp120 juta per KK untuk periode satu tahun.

Stafsus Pramono Anung ini menjelaskan, ketika gaji Rp10 juta itu diberikan tiap bulan dan dikalikan 2 juta KK, maka jumlah dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp240 triliun dalam satu tahun. Sehingga berbanding jauh saat disandingkan dengan APBD Jakarta 2025.

Namun Chico tak mau berpolemik soal angka. Justru dia mengajak menyatukan semangat saling membangun di provinsi masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. 

"Intinya saya enggak mau mencemooh, Kang Dedi terlalu bersemangat sehingga sampai salah hitung. Tapi, kami mengapresiasi Kang Dedi sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, sama niatnya dengan Mas Pram untuk mensejahterakan warga," kata Chico di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Dia percaya, Jakarta dan Jawa Barat punya niat baik untuk seluruh masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing-masing.

"Saya melihat kang Dedi Mulyadi ini sama dengan Mas Pram, punya semangat yang baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga," kata politikus PDIP ini memungkasi.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com