Wakapolda Kaltara: 242 Temuan Audit Harus Jadi Evaluasi Konstruktif

Audit Kinerja Tahap I Polda Kaltara Tahun 2025 — Taklimat akhir Audit Kinerja Tahap I Tahun 2025 yang dipimpin Wakapolda Kaltara menjadi momentum penting untuk menyampaikan 242 temuan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola organisasi Polri.... Selengkapnya

Liputan6.com, Tanjung Selor - Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kaltara memaparkan hasil Audit Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2025. Paparan dilakukan dalam taklimat akhir yang digelar di Gedung Rupatama Kayan, Tanjung Selor, Senin (2/6/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolda Kaltara, Brigadir Jenderal Polisi Soeseno Noerhandoko, didampingi Inspektur Pengawasan Daerah, Komisaris Besar Polisi Audy Alfrist Herman Manus.

Audit kinerja ini dilaksanakan sejak 15 April hingga 28 Mei 2025 dan mencakup seluruh Satuan Kerja (Satker), Subsatker, dan Satuan Wilayah (Satwil) jajaran Polda Kaltara. Fokus audit meliputi dua aspek utama, yakni perencanaan dan pengorganisasian.

Dalam pelaksanaannya, tim auditor melakukan pengamatan, pemeriksaan dokumen, penelusuran, hingga pendalaman terhadap proses penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian. Hasilnya, ditemukan 242 temuan yang tersebar di empat bidang manajemen.

"Temuan terbanyak terdapat pada Manajemen Anggaran dan Keuangan sebanyak 76 temuan, disusul Manajemen Logistik 62 temuan, Manajemen Operasional 53 temuan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia 51 temuan," ungkap Irwasda Polda Kaltara, Kombes Pol Audy Alfrist Herman Manus.

Audit ini bertujuan memberikan keyakinan memadai terhadap kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, audit juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini, penguatan manajemen risiko, serta sarana pemberian masukan untuk perbaikan tata kelola organisasi.

Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan pentingnya menindaklanjuti hasil audit secara serius dan berkesinambungan.

“Seluruh temuan ini harus menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi,” ujar Brigjen Soeseno.

Taklimat akhir ini juga dihadiri oleh para Pejabat Utama dan Kepala Satuan Wilayah di lingkungan Polda Kaltara. Mereka diharapkan menjadi penggerak dalam menindaklanjuti hasil audit di masing-masing satuan kerja.

Audit Kinerja Tahap I ini menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan internal Polri dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan reformasi birokrasi nasional.