Liputan6.com, Jakarta Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah anggaran partai politik atau parpol dari APBN disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong.
"Usulan dari Wakil Ketua KPK itu sangat bagus, kenapa. Pertama kan begini ya, saat ini partai politik diberi oleh APBN itu persuara itu hanya seribu rupiah, menurut kami itu kan sangat kecil, kenapa sangat kecil," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/225).
Baca Juga
Bahtra menilai, partai politik ini adalah perlu dana cukup agar bisa melakukan kegiatan pengkaderan yang baik dan tidak mengambil kader instan.
Advertisement
"Supaya kedepannya partai politik itu tidak melakukan atau merekrut kader lagi yang sifatnya instan atau comotan," ujarnya.
Namun, Bahtra mengingatkan kenaikan dana parpol harus diikuti kenaikan pertanggungjawaban keuangan partai dalam menggunakan uang negara tersebut.
"Tapi yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Itu harus dikawal oleh publik. Atau misalnya kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja," pungkasnya.
KPK Lakukan Kajian Potensi Korupsi dalam Pembiayaan Partai Politik
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Â Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.
Dia mengaku, saat ini KPK membutuhkan banyak berdiskusi dengan banyak pihak terkait kajian tersebut, khususnya partai politik.
"Saat ini KPK masih dalam tahap melakukan diskusi dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi," kata Budi seperti dikutip Senin (19/5/2025).
Dia menambahkan, saat ini KPK berharap setiap parpol bisa memberikan informasinya secara lengkap sehingga diagnosa atau kajian yang dilakukan oleh KPK juga dapat menangkap permasalahan secara utuh.
"Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," harap Budi.
Advertisement
Cari Penyebab
Budi pun merinci, lingkup diskusi yang sedang dilakukan KPK saat ini yaitu penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi.Â
Kemudian, strategi apa yang dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan cara ilegal.Â
"Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan bagaimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal, dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," dia menandasi.