Anak Nakal Dibina di Barak Militer, Muhaimin Iskandar: Nggak Perlu Sampai Segitu

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pembinaan anak nakal di barak militer gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bukan solusi. (Dicky Agung Prihanto).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pembinaan anak nakal di barak militer gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bukan solusi. Sehingga ia menilai tak perlu melakukan kebijakan tersebut.

"Ya, itu saya tidak tahu (alasannya), karena saya juga gak mengerti kenapa idenya," ujar Muhaimin usai mengisi kegiatan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (8/5/2025) petang.

"Nggak perlu sampai segitu," tegas Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu, maksudnya apa," ucap Atnike.

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

"Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM, itu boleh saja," katanya.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

"Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," tandas Ketua Komnas HAM.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam sebab menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025.

Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Perlu Melibatkan Psikolog

Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun ia menilai rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," sebut Bonnie.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Pendidikan DPR ini menilai, pemerintah daerah mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi semestinya dapat memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah.

Selain itu, Bonnie menilai, pendekatan bagi anak-anak bermasalah dapat dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah yang dapat menyalurkan bakat dan minat mereka.

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreavitasnya,” ungkap Legislator dari Dapil Banten I itu.

"Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba," imbuh Bonnie.

3 dari 3 halaman

Tak Bisa Selesaikan Masalah

Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial yang beragam.

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial," terangnya.